Bimatanews.com, Jakarta — Direkur Eksekutif Nurjaman Center For Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan, polemik pro kontra kenaikan iuran BPJS pasca adanya penolakan dari hampir seluruh Fraksi di DPR menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat, Jum’at (31/1/2020).
Pertama, sejak awal kenaikan iuran BPJS ini memang banyak yang menentang, tapi jajaran Menteri terkait tetap ngotot ingin menaikan iuran BPJS yang dianggap sebagai solusi atas defisit yang kini melanda BPJS, dasar hukumnya melalui Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres No.82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sehingga bisa disimpulkan memang sejak awal Jokowi sudah setuju jika iuran BPJS naik hingga 100 persen.
Kedua, pasca Perpres tersebut berlaku sejak awal Januari 2020 terjadi penolakan atas kebijakan tersebut yang hampir di suarakan oleh mayoritas Fraksi di DPR bahkan DPR menebar ancaman akan memboikot seluruh agenda rapat dengan BPJS. Kita patut apresiasi melihat kinerja DPR RI yang begitu kompak untuk menolak kenaikan iuran BPJS, namun masalah kembali terjadi karena pembatalan hanya bisa dilalukan oleh Jokowi sendiri.
Ketiga, polemik kenaikan iuran BPJS yang puncaknya mengarah kepada Jokowi ini justru yang menarik, sejak awal Jokowi sendiri yang memutuskan menaikan iuran BPJS, setelah berlaku hampir kurang lebih 1 bulan dan mengalami kebuntuan dengan DPR kini BPJS berkelit jika pembatalan hanya bisa dilakukan oleh Jokowi, sepintas memang secara aturan harus demikian namun secara politis seperti menggambarkan sebuah drama yang mengorbankan rakyat dengan menempatkan Jokowi seolah akan menjadi pahlawan bagi rakyat atas polemik kenaikan iuran BPJS ini, padahal secara jelas sejak awal memang Jokowi adalah aktor utama kenaikan BPJS.
“Saya kira ini, perlu kita pahami bersama dan jangan menampikan sumber akar permasalahan sebenarnya, jika sejak awal Pemerintah berkomitmen ingin mensejahterakan rakyat dengan memberikan jaminan kesehatan yang sesuai tentu hal ini tidak perlu terjadi, sebaliknya dengan adanya kejadian ini, rakyat hanya menjadi korban kebijakan yang syarat akan kepentingan politik” tutup Jajat.
