Bimatanews.com, Jakarta — Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi, Jajat Nurjaman mengatakan, sudah cukup alasan bagi Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menkumham Yasonna Laoly. Pasalnya, selain telah menimbulkan kegaduhan secara kinerja Menkumham juga bertanggung jawab atas kinerja dari DIrjen Imigrasi yang terbukti tidak bekerja secara maksimal dalam memberikan keterangan terhadap keberadaan tersangka suap Politikus PDIP Harun Masiku.
“Sepanjang sejarah penegakan hukum kasus korupsi, baru kali ini ada seorang Menteri yang terlibat secara langsung dalam mengurusi permasalahan partai tanpa menanggalkan posisinya sebagai Menteri, selain itu dibawah kepemimpinan Ronny Franky Sompie Dirjen Imigrasi telah menjadi sumber kegaduhan atas kelalaiannya dalam memberikan informasi keberadaan Harun Masiku sehingga menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, saya kira sepatutnya Presiden segera memberikan tindakan tegas kepada Menkumham Yassonna Laoly dan memerintahkan untuk segera mencopot Dirjen Imigrasi”, tutur Jajat.
Jajat menambahkan, Presiden harus bertanggung jawab atas kinerja dari para Menterinya, apalagi sebelumnya Presiden selalu menegaskan ingin berkomitmen memerangi korupsi, jika memang benar demikian saya kira adalah momentum tepat bagi Presiden untuk membuktikan ucapannya, jangan hanya karena ada dugaan melibatkan partai penguasa saat ini sehingga Presiden hilang keberanian karena takut akan tekanan politik.
“Sebaiknya Presiden Jokowi bisa belajar di era Presiden SBY, meskipun sebagai posisinya saat itu sebagai Presiden, SBY selalu memberikan ruang bebas kepada KPK untuk bertugas meskipun yang menjadi target adalah partainya sendiri yakni Partai Demokrat, jika melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini justru pembiaran yang dilakukan oleh Presiden terhadap Menkumham dan Dirjen Imigrasi semakin mengindikasikan kuat jika Presiden tidak berdaya”, tutup Jajat.
