Penulis Usman Al-Khair Direktur Bidang data dan analisa Lembaga Kajian dan Advokasi Lintas Masyarakat (Lekas)
BIMATANEWS.com, JAKARTA –– Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal memenuhi janji politik pada Pemilu 2014 untuk membuat ekonomi Indonesia tumbuh hingga 7%, dan ingin memberikan uang 1 juta/bulan untuk keluarga miskin kini berbanding terbalik jelang pelantikannya di periode ke dua.
Kegagalan pemerintahan Jokowi ternyata berimbas pada kehidupan masyarakat, bukannya berupaya memenuhi janji politik 2014 lalu justru saat ini sedang ramai diperbincankan rakyat akan terbebani dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan selain itu pemerintah juga merencanakan pencabutan subsidi listrik bagi pengguna 900 Volt.
Apakah ini adalah imbas dari janji politik yang tidak tercapai pada tahun 2014 lalu soal target ekonomi yang dicanangkan meroket hingga 7 %? karena tidak mampu mewujudkannya maka rakyat menjadi objek untuk menanggung semuanya?
Selanjutnya wacana kenaikan Iuran BPJS benarkah semata-mata untuk menutupi defisit, sementara para direksi justru mengalami kenaikan gaji yang signifikan, lalu untuk apa mereka digaji tinggi-tinggi kalau toh tidak bisa menyelesaikan persoalan BPJS?
Janji Politik dengan gagasan Pro wong cilik hanyalah retorika kampanye untuk merebut simpati rakyat, kini subsidi listrik bagi pelanggan yang menggunakan diatas 900 V juga direncanakan untuk dicabut. olehnya itu kami cukup menyambut selamat datang jokowi selamat atas penderitaan rakyat yang terus bertambah. inilah pemimpin yang kalian mau.
Beban rakyat semakin tinggi, mulai dari pencabutan subsidi hingga kenaikan harga bahan-bahan pokok sampai pada kenaikan BBM belum lagi harus menanggun resiko utang sekitar 14 juta per jiwa adalah bagian dari pilihan saat menentukan presiden saat pencoblosan.
Inilah presiden pilihan rakyat, Jokowi yang gagal mencapai target ekonomi yang dijanjikannya, tiap tahun membuat negara makin banyak utang, masalah BPJS Kesehatan yang tak kunjung selesai.